contoh pembentukan BUMdes

CONTOH PEMBENTUKAN BUMdes

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

A. DASAR PEMBENTUKAN BUMDES

1. Undang-Undang 32 / 2004 tentang Pemerintahan Daerah , Pasal 213 Ayat (1) “ Desa dapat mendirikan BUMDES sesuai dengan kebutuhan dan Potensi Desa ”.

2. PP 72 / 2005 tentang Desa , pasal 78, Pemerintah Desa dapat mendirikan Bumdes, Pasal 81 (1) Tata cara Pembentukan dan Pengelolaan Bumdes diatur dengan Perda.

3. Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes Pasal 4 , Pemerintah Desa membentuk BUMDes dengan Peraturan Desa berpedoman pada Perda Kabupaten.

Pasal 5, (1) Syarat pembentukan BUMDes

(2) Mekanisme Pembentukan BUMdes.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

B. PENGERTIAN

1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan badan usaha milik desa yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Desa yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Desa dan merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.

2. BUMDes adalah suatu lembaga keuangan dan unit lain yang direncanakan dan dilaksanakan serta dikelola oleh warga masyarakat di bawah pembinaan Pemerintah Desa yang dimintakan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

1. Maksud pendirian

a. Desa dapat memiliki badan usaha yang diurus oleh Pemerintah Desa.

b. Pendirian Badan Usaha dapat meningkatkan PAD

c. Jenis usaha yang dikembangkan dengan memanfaatkan potensi desa.

2. Tujuan pendirian

a. Memupuk permodalan dan meningkatkan kreatifitas masyarakat agar dapat mandiri untuk mengelola kegiatan usaha ekonomi desa.

b. Membelajarkan warga masyarakat untuk mengenal sistem perbankan dalam rangka meningkatkan usaha perekonomian Desa.

c. Badan Usaha Milik Desa yang bergerak dalam bidang yang sesuai dengan kepentingan ekonomi masyarakat Desa.

d. Menggali potensi Desa, meningkatkan produksi dan jasa serta meningkatkan jalur pemasaran dalam berbagai usaha.

e. Menumbuh kembangkan usaha ekonomi kerakyatan dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru, memperluas kesempatan kerja yang sudah ada.

f. Meningkatkan Produktifitas dan pendapatan Desa serta pemupukan modal dalam rangka menunjang pertumbuhan dan perkembangan Badan Usaha Milik Desa.

D. SASARAN

Sasaran Badan Usaha Milik Desa ditujukan kepada warga masyarakat yang berpenghasilan rendah yang sering kali disebut golongan ekonomi lemah atau miskin, tetapi potensi dan masih produktif untuk meningkatkan usaha.

E. KONDISI SAAT INI

Gambaran secara umum desa-desa di Kabupaten Pacitan memiliki banyak jenis usaha simpan pinjam diantaranya yaitu :

a.	LKD	:	Lembaga Keuangan Desa .( Program – ADD )
b.	UED-SP	:	Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam.
c.	PWTAD	:	Pengembangan Wilayah Terpadu Antar Desa.
d.	UPKu	:	Unit Pengelola Keuangan dan Usaha { Program Gerdu Taskin/ Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM )}.
e.	GAPOKTAN	:	Gabungan Kelompok Tani.
f.	KOPWAN	:	Koperasi Wanita .
g.	SPP	:	Simpan Pinjam Perempuan ( Program PNPM-MP), dll.
h.	P3EL	:	Program Peningkatan Pengembangan Ekonomi Lokal (Pro P2WKSS)
i.	UP2K PKK	:	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga.

Catatan :

Diharapkan sampai tahun 2016 dapat terbentuk 166 Bumdes di seluruh Kabupaten Pacitan.

F. KONDISI YANG DIHARAPKAN

1. TERBENTUKNYA BUMDES :

a. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

b. Memperkuat permodalan usaha ekonomi masyarakat.

c. Peningkatan pendapatan masyarakat desa.

d. Peningkatan sumber daya manusia Pengelola BUMDes.

e. Mewujudkan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat desa.

2. LANGKAH-LANGKAH PEMBENTUKAN BUMDES :

Tahap Sosialisasi :

a. Sosialisasi Tk. Provinsi Jatim

b. Sosialisasi Tk. Kabupaten

c. Sosialisasi Tk. Kec dan Desa.

Tahap Perencanaan :

a. Rapat persiapan pendirian BUMDes

b. Identifikasi Lembaga Ekonomi Desa ( LED) dan Potensi Desa

c. Analisis Penggabungan Lembaga Ekonomi Desa ( LED).

d. Rapat Penyepakatan Penggabungan Lembaga Ekonomi Desa ( LED).

Tahap Pelaksanaan :

a. Musdes Pembentukan Bumdes

b. Penetapan Kelembagaan (Nama Bumdes, Perdes, AD/ART,SK Pengurus)

Tahap Paska Program/ Tindak Lanjud :

a. Pelestarian program, penggalian potensi, sektor riil, sistim administrasi,

b. Pelaporan.

VISI DAN MISI BUMDes

1.	- VISI	:	Tercapainya lembaga perekonomian desa yang mandiri dan tangguh
	- MISI	:	Tindakan yang konkrit atas aspirasi masyarakat
			1. Mendukung pertumbuhan ekonomi desa melalui penigkatan dan pengembangan unit-unit desa; 2. Sebagai fasilitator dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi; 3. Sebagai pengerak utama bagi masyarakat desa untuk melakukan usaha secara sungguh-sungguh ; 4. Melindungi kepentingan masyarakat melalui upaya yang mengarah terciptannya pemberdayaan administrasi desa; 5. Menigkatkan kemandirian pemerintah desa dalam menyelengarakan pemerintahan dan pembangunan.
2.	MANFAAT	:	1. Menimbulkan kegiatan usaha baru serta optimalisasi kegiatan administrasi masyarakat desa yang telah ada; 2. Menigkatkan kesempatan berusaha, memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran; 3. Membantu pemerintah desa dalam mengurangi dan menigkatkan kesejahteraan warga masyarakat miskin di desa.
3.	PRINSIP PENDIRIAN	:	1. Desa dapat memiliki usaha untuk meningkatkan pelayanan dalam penyelengaraan pemerintahan desa; 2. Usaha desa sebagai poros pelayanan administrasi; 3. Usaha desa didirikan oleh warga masyarakat; 4. Usaha desa dapat berbentuk lembaga/badan ; 5. Sebutan nama lembaga/badan; 6. Fungi lembaga/badan dapat memberikan jasa dalam mengembangkan ekonomi dan saling mendorong usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat; 7. Usaha desa menjamin pelestarian lingkungan dan kesetaraan jender; 8. Pemilikan atas nama lembaga bukan perorangan; 9. Memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat; 10. Lembaga/badan yang berbadan hukum
4.	ADANYA POTENSI Ø Adanya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal/ketersediaan kekayaan desa; Ø Adanya animo potensi masyarakat terhadap pemberdayaan ekonomi desa; Ø Adanya embrio yang sudah berkembang dalam kegiatan unit-unit usaha produktif; Ø Adanya unit-unit kegiatan ekonomi warga masyarakat ........terakomodasi; Ø Tersedianya SDM dalam mengelola aset sebagai penggerak ekonomi desa; Ø Adanya sumber daya alam berpotensi untuk dikembangkan.
5.	MODAL Lembaga keuangan mikro : Ø LKD Ø UED-SP Ø UPK ......dst
6.	PENGEMBANGAN JENIS USAHA Ø Simpan pinjam, perkreditan dll; Ø Penyaluran 9 bahan pokok; Ø Perdangangan hasil pertanian dll; Ø Insustri kecil dan kerajinan; Ø Kegiatan lain sesuai potensi desa.
7.	PRINSIP DAN PENDEKATAN PENGELOLA BUMDes A. Prinsip - Transparan Harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat diikuti, diketahui, dipantau diawasi dan dievaluasi oleh warga desa; - Akuntabel Harus mengikuti kaedah dan peraturan yang berlaku dan dapat dipertanggugjawabkan kepada masyarakat; - Partisipasi Masyarakat terlibat aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian; - Berkelanjutan Harus memberikan hasil dan manfaat kpd masyarakat; - Aseptabel Keputusan dan pengelolaan kegiatan harus berdasarkan kesepakatan antara pelaku didalam masyarakat desa sehingga memperoleh keputusan sama dari semua pihak. B. Pendekatan - Desentralisasi Pemerintah desa dan warga masyarakat memperoleh kewenangan yang luas dalam mengurus dan mengelola BUMDes; - Kemitraan Kegiatan dilaksanakan dengan semangat kerja sama antara pemerintah desa, warga desa dan dunia usaha ekonomi masyarakat desa; - Keterpaduan Antar komponen masyrakat desa dalam mengelola kegiatan harus saling menunjang, melengkapi sehingga memberikan hasil dan manfaat yang optimal.
8.	LINGKUP DIWILAYAH USAHA Satu desa atau lebih sesuai dengan potensi ekonomi yang layak untuk dikelola dan dikembangkan.

Contak Person :

1. LILIK KUSMIATI, AP, MSi. (KABID SOSBUD DAN UEM) 087758331417

2. WIEDY POERWANTO, S.Sos MM (KASUBID SOSBUD) 0877589744927

3. WAHYONO, S.Sos (KASUBID PEMBANGUNAN DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT 0852 358 02 358.

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

KECAMATAN ………………….

DESA ……………………..

Jl.Raya ……… No. 19 Telp.(0357)……….

PERATURAN DESA ………………

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA “.........”

DESA....... KECAMATAN........... KABUPATATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENIMBANG	:	dalam rangka meningkatkan usaha pengelolaan potensi dan Kekayaan desa serta dapat meningkatkan perekonomian desa sesusai Dengan kepentingan masyarakat, agar tercapainya lembaga Perekonomian Desa yang mandiri dan tangguh, dipandang, perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa “.......”, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa ………………..
MENGINGAT	:	1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang Pemerintah Daerah; Unda Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; UnUn Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme; . Und Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 6. Pe Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa; Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Dst…………. Kerangka regulasi lain yang dipandang perlu , misalnya Musyawarah Desa tgl. …………..

DENGAN PERSETUJUAN BADAN PERWAKILAN DESA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERATURAN DESA …………… TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA “.............................”DESA.........KECAMTAN................

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan

a. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik Indonesia

b. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur

c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan

d. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Pacitan

e. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan

f. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang di akui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di daerah pemerintah Kabupaten Pacitan

g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa .

h. Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.

i. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang , tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga dan melaksanankan tugas pemerintah dari pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

j. Badan Perwakilan Desa yang terdiri Pemuka-Pemuka Masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat , membuat peraturan desa.menampung dan menyalurkan aspirasi-aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah Desa.

k. Perangkat Desa adalah Unsur Pembentuk Kepala Desa dalam tugas dan pertanggugjawab Pemerintah Desa.

l. Peraturan Desa adalah Peraturan yang di buat oleh Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa

m. Badan Usaha Milik Desa atau di singkat BUMDES adalah Badan Usaha yang bersifat ekonomis di bentuk dan di kelola oleh pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa, yang modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan

BAB II

BENTUK DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Badan Usaha Milik Desa”..........” berbentuk Perusahaan Desa yang merupakan kesatuan unit-unit usaha ekonomi dan atau usaha lain dan dapat di kembangkan dalam bentuk Perseroan (PT) Desa.

(2) Badan Usaha Milik Desa”.........” merupakan lembaga komersial yang di kelola secara produktif dan profisional secara teknis operasional tanpa campur tangan Aparatur Pemerintah desa dan berada di luar struktur organisasi Pemerintah Desa.

Pasal 3

(1) Badan Usaha Milik Desa”...........” berkedudukan di Desa ………. dan yang beralamat/berkantor di jalan .………no. …………, Desa …….. Kecamatan ………………….

(2) Mempunyai lingkup wilayah usaha satu Desa ………………… dan dapat di kembangkan secara berdaya guna dan berhasil guna ke beberapa desa dan atau melakukan kerjasama antar desa.

BAB III

TUJUAN DAN JENIS USAHA

Pasal 4

(1) Tercapainya lembaga perekonomian desa yang mandiri dan tangguh untuk meningkatkan sumber pendapatan asli desa dan warga masyarakat.

(2) Memberikan pelayanan terdapat kebutuhan masyarakat dan menigkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran serta menigkatkan kesejahteraan warga masyarakat miskin di desa.

(3) Melindungi kepentingan masyarakat melalui upaya-upaya yang mengarah pada teciptanya pemberdayaan perekonomian desa.

Pasal 5

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Badan Usaha Milik Desa”............” melaksanakan kegiatan usaha:

(1) Melaksanakan kegiatan usaha yang sudah ada meliputi:

a. Pengelolaan air minum,

b. Pengelolaan bidang usaha simpan pinjam,

c. Pengelolaan Pasar Desa,

d. Usaha lain yang disesuaikan dengan keaadan di desanya.

(2) Melaksanakan pengembangan kegiatan usaha meliputi:

a. Berusaha dalam bidang perdagangan umum ,

b. Berusaha dalam bidang pertanian,

c. Berusaha dalam bidang Konveksi,

d. Berusaha dalam budang industry kecil dan kerajinan rakyat, dan lain-lain.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Badan Usaha Milik Desa, meliputi:

(1) Penasehat

(2) Pengawas

(3) Ketua

(4) Sekretaris

(5) Bendahara

(6) Pengelola Usaha/Kepala Unit Usaha

Pasal 7

(1) Pengurus Badan Usaha Milik Desa “ …………………. “, terdiri dari:

a. 2 orang dari Pemerintah Desa.

b. 2 orang dari Lembaga Desa

c. 1 orang atau sebanyak-banyaknya 3 orang dari BPD atau Pemuka Masyarakat.

d. Sesuaikan dengan bagan yang ada

(2) Susunan Badan Usaha Milik desa terdiri dari :

a. Ketua merangkap anggota

b. Sekretaris merangkap anggota

c. Bendahara merangkap anggota

d. Kepala unit usaha- usaha merangkap anggota

(3) Masa Bakti Pengurus 5 (lima ). tahun dan dapat di pilih kembali sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Rapat Umum Badan Pengawas (R.U.B.P) atau rapat Umum Dewan Komisaris di adakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali atau secara periodik untuk menetapkan:

a. Pengangakatan Pengurus

b. Menetapkan kebijaksanaan Pengembangan Usaha .

c. Membahas setiap masalah yang di anggap penting bagi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 9

Kewajiban Badan Pengawasan

(1) Melindungi dan menjaga kelangsungan hidup Badan Usaha Milik Desa.

(2) Melaksanakan pengawasan dan mengikuti perkembangan kegiatan usaha desa.

(3) Memberikan nasehat dan saran kepada Badan Pengurus atau Dewan Direksi dalam melaksanakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 10

Kewenagan Badan Pengawas atau Dewan Komisaris

(1) Meminta Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus atau Dewan Direksi setiap akhir tahun

(2) Meminta Laporan Kegiatan unit-unit usaha Badan Usaha Milik Desa

(3) Meminta Laporan Rincian Neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan atas dokumen kegiatan unit-unit usaha

Pasal 11

(1) Badan pengurus atau Dewan Direksi dalam organisasi Badan Usaha Milik Desa di angkat dan di perhentikan oleh Badan Pengawas atau dewan Komisaris.

(2) Pengangakatan dan pemberhentian Badan Pengurus atau Dewan Direksi di tetapkan melalui Rapat Umum Badan Pengawas (R.U.B.P) atau Rapat Umum Dewan Komisaris.

Pasal 12

(1) Susunan Badan Pengurus terdiri dari:

a. Ketua

b. Bendahara

c. Sekretaris, Jika di pandang perlu , dapat di tambah

(2) Persyaratan yang dapat diangkat menjadi Badan Pengurus atau Dewan Direksi

a. Warga Desa yang mempunyai jiwa wirausaha

b. Bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2(dua) tahun.

c. Berkepribadian baik ,jujur , adil , cakap, berwibawa penuh pengabdian terhadap perekonomian desa

d. Sehat rohani dan jasmani

e. Berpendidikan minimal SLTP

f. Diutamakan warga desa yang profesional dan ahli di bidangnya

(3) Masa bakti Badan Pengurus atau Dewan Direksi 5 (lima) tahun dan dapat di angkat kembali sesui dengan persyaratan .

(4) Badan Pengurus atau Dewan Direksi dapat dihentikan apabila:

a. Telaha selesai masa baktinya

b. Karena meninggal dunia

c. Karena mengundurkan diri

d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan Badan Usaha Milik Desa

e. Karena tersangkut tindak pidana

Pasal 13

Tugas dan kewajiban Badan Pengurus atau dewan Direksi

(1) Menyelenggarakan dan memajukan bidang usaha

(2) Mengembangkan dan membina Badan Usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi Badan Usaha yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat

(3) Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata

(4) Memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya

(5) Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk menigkatkan pendapatan.

(6) Memberi laporan perkembangan Badan Usaha kepada Dewan Komisaris

(7) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun

(8) Memberi laporan kegiatan utama usaha Badan Usaha Milik Desa dan perubahan selama tahun buku

(9) Memberi laporan rincian Neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan atas dokumen tersebut

Pasal 14

Hak Badan Pengurus atau Dewan Direksi

(1) Menerima penghasialan atau imbalan jasa yang besarnya di sesuaikan dengan kemampuan usaha

(2) Mengangkat dan memperhentikan Pengelola Usaha/Kepala Unit Usaha atau manager

(3) Mengangat dan memperhentikan karyawan pada unit-unit usaha

(4) Melakukan upaya-upaya dalam rangka memajukan dan mengembangkan usaha

(5) Meminta laporan kepada kepala Unit Usaha atau manager sewaktu-waktu diperlukan

BAB V

PRINSIP DAN PENDEKATAN PENGELOLAAN

Pasal 15

Prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan Badan Usaha Milik desa “ ……………. “adalah:

(1) Transparan

Pengelolaan kegiatan Badan Usaha Milik Desa harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat di ketahui, diikuti, di awasi dan di evaluasi oleh warga masyarakat desa

(2) Akuntabel

Pengelolaan kegiatan Badan Usaha Milik Desa harus mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa.

(3) Partisipatif

Masyarakat dan anggota warga masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses precanaan pelaksanaan , pengawasan dan pelestarian kegiatan

(4) Berkelanjutan

Pengelolaan kegiatan harus memberikan hasil dan manfaat warga masyarakat secara berkelanjutan

(5) Akseptabel

Keputusan-keputusan dalam pengelolaan kegiatan harus berdasarkan kesepakatan antara pelaku dalam warga masyrakat desa sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak.

Pasal 16

Pendekatan yang di gunakan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa “ ……………………..” adalah:

(1) Desentralisasi

Pemerintah desa atau lembaga desa dan warga masyarakat desa memperoleh kewenangan yang luas dalm mengurus dan mengelola badan usaha

(2) Kegiatan di laksanakan dengan semangat kerjasama antara pemerintah desa lembaga desa dan warga desa serta dunia usaha ekonomi masyarakat desa.

(3) Keterpaduan

Keterpaduan antara komponen masyarakat desa dalam pengelolaan kegiatan harus saling menunjang dan saling melengkapi sehingga memberikan hasil dan manfaat yang optimal.

BAB VI

PERMODALAN

Pasal 17

Modal dasar dalam pendirian dan atau pengembangan Badan Usaha Milik Desa “ …………………… “ dapat berhasil :

(1) Modal sendiri yang di usahakan oleh pemerintah desa dan lembaga desa

(2) Tabungan masyarakat

(3) Modal bantuan yang di usahakan pemerintah desa dapat berasal dari bantuan pemerintah kota pemerintah propinsi dan pemerintah

(4) Modal pinjaman di peroleh dari lembaga-lembaga keuangan atau lembaga lain atau dari masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan.

(5) Modal penyertaan , dalam bentuk penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil dan lainnya atas dasar saling menguntugkan.

BAB VII

P E N U T U P

Pasal 18

(1) Hal-hal yang belum dimuat dalm peraturan Desa ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa

(2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa di tetapkan oleh Dewan Komisaris dalam Rapat Umum Dewan Komisaris beserta Dewan Direksi.

Pasal 19

Peraturan Desa ini Mulai Berlaku Sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini penetapan dalam Lembaran Desa ……………………….

Disahkan di : …………....….

Pada tanggal :…… 2014

KEPALA DESA ……………….

Cap ttd

BAGASKARA

Diundang di : …………......

Pada tanggal : ………2014

SEKERTARIS DESA ……………….

Cap ttd

GUNTUR

Lembaran Desa …………….........

Tahun 2014 Nomor :………………

KEPUTUSAN KEPALA DESA ……………….

NOMOR:…..Tahun 2014

TENTANG

PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) “......................”

DESA……………… KECAMATAN ……………… KABUPATEN PACITAN

KEPALA DESA ………………….

Menimbang : Mengingat : Memperhatikan :	Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha ekonomi desa, dan mengembangkan modal usaha terutama untuk peningkatan pendapatan Asli Desa ( PADesa) guna kesejahteraan masyarakat Desa, maka perlu di bentuk pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”.......” dan menetapkan dalam keputusan Kepala Desa. 1.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 2.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah; 3.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; 5.Peraturan Desa Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Hasil musyawarah Pembentukan Pengurus BUMDes yang di laksanakan pada Hari Minggu tanggal 8 Agustus 2010 sebagaimana termuat dalam Berita Acara musyawarah Desa …………. Kecamatan
	MEMUTUSKAN
Menetapkan, PERTAMA :	Menunjuk Nama-nama sebagai pengurus BUMdes dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan I
KEDUA :	Kepengurusan dimaksud “diktum Pertama” mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaiamana lampiran II
KETIGA :	Membebankan segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakan Keputusan Ini dibebankan pada Anggaran BUMDes “................” Desa …………. Kecamatan ………………...


KETIGA :	Membebankan segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakan Keputusan Ini dibebankan pada Anggaran BUMDes “.................” Desa …………. Kecamatan ………………...

KEEMPAT :	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : …………………

Pada Tanggal : ….. Agustus 2014

KEPALA DESA …………….

BAGASKARA

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa ……………

Nomor : Tahun 2014

Tanggal : …… Agustus 2014

SUSUNAN PENGURUS BUMDes “...............”

DESA …………….. KECAMATAN ………………...

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan dalam BUMDES
1 2 3	PENGAWAS a................. b................. c................. PENGURUS a. ............... b................. c................. UNIT-UNIT USAHA a.................. b.................. c.................. dst nya.	.................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................	....................... ....................... ....................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................

KEPALA DESA ………………..

Cap ttd

BAGASKARA

Lampiran II : Keputusan Kepala Desa ……………..

Nomor : Tahun 2014

Tanggal : …….. ...........2014

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS BUMDes”...........”

1. Penasehat

- Memberikan nasehat kepada Ketua, Sekertaris, Bendahara dan Kepala Unit Usaha dan semua pengelola BUMDes;

- Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelola BUMDes.

2. Pengawas

- Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja pengurus BUMDes;

- Memberikan saran pendapat dan masukan kepada pemerintah terhadap pelaksanaan pengelolaan BUMDes.

3. Ketua

- Mengembangkan dan membina BUMDes agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga keuangan Mikro yang dapat melayani kebutuhan masyarakat;

- Mengusahakan agar dapat tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata ;

- Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi untuk meningkatkan pendapatan Asli Dasa (PADes).

4. Sekertaris

- Mengagendakan surat keluar surat masuk lembaga;

- Mengarsipkan segala bentuk surat-surat baik keluar atau masuk terutama segala bentuk surat-surat perjanjian;

- Membuat program Report kegiatan dalam bentuk kerja.

5. Bendahara

- Mencatat dan membukukan keluar atau masuk keuangan;

- Membuat laporan keuangan bulanan seluruh unit usaha Kepada Ketua;

- Menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada Ketua setiap tiga bulan sekali.

6. Kepala Unit Usaha

- Mencatat keluar atau masuk transaksi keuangan;

- Membuat laporan keuangan bulanan, tiga bulan dan semester atau enam bulanan kepada Ketua melalui bendahara BUMDes.

KEPALA DESA …………………….

Cap ttd

BAGASKARA

ANGGARAN DASAR

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DESA ………………..

KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN

BAB I

NAMA, TEMPAT/KEDUDUKAN DAN DAERAH KERJA

Pasal 1

a. Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “............................”.

b. BUMDes “........................................” berkedudukan di

Desa :....................................................

Kecamatan :....................................................

Kabupaten : ........................ ..........................

c. Daerah Kerja BUMDes berada di desa ..................kecamatan .............................

d. BUMDes dapat membuka cabang-cabang pelayanan diluar daerah kerjanya.

BAB II

VISI DAN MISI

Pasal 2

a. Visi BUMDes “..................................” Dalam rangka memperkuat pendapatan desa untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan cara menampung seluruh kegiatan perekonomian yang didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa

b. Misi BUMDes “................................” :

- Memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa.

- Memajukan dan mengembangkan perekonomian desa.

- Pengumpulan modal usaha dari berbagai sumber.

- Memberikan pelayanan terhadap kebutahan masyarakat.

- Meningkatkan pengelolaan aset desa yang ada.

- Mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa/ melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial.

BAB III

BENTUK DAN FUNGSI

Pasal 3

a. BUMDes berbentuk Badan Usaha Milik Desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa. (Keputusan/Bupati/Lurah untuk )

b. BUMDes berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa yang mengembangkan usaha dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya rumah tangga miskin.

BAB IV

STATUS KEPEMILIKAN

Pasal 4

a. BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa dan masyarakat, dengan komposisi kepemilikan mayoritas oleh Pemerintahan Desa sebesar maksimal 50%.

b. Yang dimaksud dengan masyarakat pada awal pendirian BUMDes adalah Rumah Tangga Miskin hasil klarifikasi dan klasifikasi data PPLS 08 yang merupakan pemanfaat/peminjam BUMDes.

c. Dalam perkembangannya, masyarakat diluar RTS dapat berperan dalam kepemilikan BUMDes melalui penyertaan modal.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

1. Struktur organisasi BUMDes terdiri dari Pengurus dan Pengawas.

2. Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara.

3. Pemilihan pengurus dilaksanakan melalui musyawarah desa dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa/.

4. Yang dapat dipilih menjadi Pengurus BUMDes adalah mereka memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Warga Desa/ setempat yang memiliki sikap jujur, aktif, terampil dan berdedikasi terhadap BUMDes.

b. Berusia minimal 20 tahun dan maksimal 55 tahun

c. Pendidikan minimal SLTP sederajat, dan khusus untuk menangani pembukuan sedapat mungkin minimal SLTA.

d. Mempunyai wawasan yang cukup untuk dapat mengelola dan mengembangkan BUMDes.

e. Tidak sedang menjabat sebagai aparat pemerintah Desa/ maupun unsur BPD.

f. Bukan anak dan atau isteri/suami Kepala Desa/

5. Pengurus sekurang-kurangnya terdiri seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara.

6. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3/5 tahun dan dapat dipilih kembali apabila selesai masa jabatannya berakhir.

Pasal 6

1. Pergantian Pengurus pada masa bakti berikutnya harus menyisakan minimal 1 orang dari Pengurus Lama.

2. Calon Pengurus baru harus memiliki komitmen dan dedikasi untuk mengembangkan BUMDes.

3. Pengurus dapat diganti sebelum masa baktinya berakhir karena:

a. Meninggal dunia

b. Mengundurkan diri

c. Terbukti melakukan penyimpangan pengelolaan BUMDes.

d. Tidak menjalankan tugas selama 6 bulan berturut-turut.

4. Untuk mengisi Pengurus yang kosong sebelum habis masa baktinya, mekanisme pemilihannya dilakukan melalui Musdes.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

Pasal 7

(1) Pengurus mempunyai kewajiban :

a. Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan usaha BUMDes.

b. Menyelenggarakan pembukuan keuangan, inventaris dan pencatatan-pencatatan lain yang dianggap perlu secara tertib dan teratur.

c. Membuat Rencana Kerja, Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran BUMDes.

d. Memberikan pelayanan kepada anggota.

e. Memberikan pembinaan administrasi dan manajemen usaha anggota.

f. Menyelenggarakan Musdes Pertanggungjawaban setiap akhir tahun.

(2) Pengurus Mempunyai Hak:

a. Menyeleksi dan memutuskan permohonan pinjaman anggota.

b. Memperoleh honor yang besarnya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan BUMDes dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

c. Pengurus mendapat bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam Anggaran Dasar.

BAB VII

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

Pasal 8

a. KETUA

· Memimpin organisasi BUMDes.

· Membahas dan menetapkan kelayakan pinjaman yang diajukan berdasarkan penilaian kelayakan usaha dan peminjam.

· Melakukan pengendalian kegiatan dan pembinaan pada anggota BUMDes dalam pemanfaatan modal pinjaman, pengembalian pinjaman.

· Melakukan kuasa pemindahbukuan simpanan beku ke rekening BUMDes maupun rekening lain yang disepakati oleh Pokmas untuk menyelesaikan perlunasan tunggakan angsuran atau kemacetan pengembalian pinjaman secara tanggung renteng.

· Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha atau lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan.

· Melaporkan keadaan keuangan BUMDes setiap bulan kepada Pengawas dan minimal 1 Tahun sekali kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kabupaten/.

· Melaporkan keadaan keuangan BUMDes kepada Anggota dan Pemerintah Desa minimal setiap akhir tahun melalui Musdes Pertanggungjawaban.

b. Sekretaris

· Melaksanakan tugas kesekretariatan untuk mendukung kegiatan Ketua.

· Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDes.

· Melaksanakan Administrasi Pembukuan Keuangan BUMDes.

· Bersama Ketua meneliti kebenaran dari berkas-berkas pengajuan permohonan pinjaman pengecekan di lapangan.

· Bersama Ketua dan Bendahara membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan.

c. Bendahara

· Menerima menyimpan, dan membayarkan uang berdasarkan buktii-bukti yang sah.

· Membantu Ketua dalam membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan.

· Melakukan penagihan terhadap Pokmas UED yang menjadi nasabah BUMDes.

· Melaporkan posisi keuangan kepada Ketua secara periodik atau sewaktu-waktu diperlukan.

· Menyelenggarakan Pembukuan Keuangan BUMDes secara Sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kekayaan BUMDes yang sesungguhnya.

d. Karyawan

· Apabila dipandang perlu, BUMDes dapat mengangkat karyawan yang tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan, seperti Bidang Penagihan, Bidang Survey dan Manager dan sebagainya.

BAB VIII

PENGAWAS

Pasal 9

(1) Pengawas terdiri dari Kepala Desa/, Ketua BPD/LPMK dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat yang dipilih melalui musyawarah Desa/.

(2) Kepala Desa karena jabatannya secara otomatis menjadi Ketua Pengawas, sedangkan anggota

BAB IX

OPERASIONAL

Pasal 10

(1) Biaya-biaya yang timbul akibat kegiatan dan operasional BUMDes, diambil dari hasil pendapatan yang di peroleh BUMDes pada setiap bulannya.

(2) Pendapatan setiap bulan yang diperoleh BUMDes, pengeluaranya diatur sebagai berikut :

a. untuk Biaya Operasional (Honor, Alat Tulis Kantor, Rumah Tangga Kantor, jasa simpanan anggota, dll)

b. Sebagai dana cadangan

c. Pendapatan yang ditahan.

(3) Pendapatan sebagaimana diatas adalah pendapatan dari Pinjaman yang diperoleh BUMDes termasuk pendapatan administrasi, jasa, pendapatan bunga dari Bank.

BAB X

FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 11

(1) Musyawarah Anggota, sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi. Forum ini dapat memilih dan memberhentikan pengurus dan pengawas BUMDes maupun menetapkan pembubaran BUMDes.

(2) Musyawarah Anggota Khusus, adalah forum penyelesaian terhadap penyelewengan dan atau hal-hal lain yang dapat merugikan lembaga BUMDes.

(3) Rapat Anggota Tahunan, sebagai forum laporan pertanggungjawaban pengurus dan penyusunan rencana strategis pengembangan BUMDes.

(4) Rapat Pengurus, sebagai forum pengambilan keputusan pengurus untuk menentukan kebijakan operasional pengelolaan dan pengembangan lembaga maupun usaha.

BAB XI

PERMODALAN

Pasal 12

(1) Penyertaan Modal, dari anggota perorangan maupun secara berkelompok dan atau lembaga lain yang diberi jasa sesuai dengan kesepakatan antara BUMDes dengan pihak yang bersangkutan.

(2) Tabungan Kelompok, dari masing-masing Pokmas yang diberi jasa sesuai proporsi SHU masing-masing Pokmas.

(3) Simpanan Beku Tanggung Renteng Pokmas yang telah dipindahbukukan ke Rekening BUMDes.

(4) Pemupukan Modal Kerja yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha.

(5) Hibah atau bantuan dari pihak manapun yang tidak mengikat.

BAB XII

KEGIATAN USAHA

Pasal 13

(1) Memberikan pinjaman modal usaha kepada pokmas, terutama masyarakat miskin yang berpotensi untuk mengembangkan usaha dan dinilai layak untuk diberikan pinjaman.

(2) Menerima tabungan atau penyertaan modal dari anggota, masyarakat desa atau pihak lain sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

(3) Menerima Tabungan dari Pokmas.

(4) Mengembangkan usaha lainnya baik secara sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain.

(5) Menerima dan mendayagunakan modal sendiri maupun dana bantuan dari pihak lain dalam rangka penanggulangan kemiskinan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya anggota BUMDes.

BAB XIII

KETENTUAN PINJAMAN

Pasal 14

(1) Pinjaman BUMDes hanya dipergunakan membiayai kegiatan usaha ekonomi produktif yang dinilai layak. Pemberian pinjaman hanya diberikan secara berkelompok melalui Pokmas dengan sistem tanggung renteng.

(2) Permohonan pinjaman dari masing-masing Pokmas dinilai kelayakan usaha dan kelayakan Peminjamnya oleh BUMDes.

(3) Pokmas yang permohonan pinjamannya dinyatakan layak selanjutnya menandatangani akad Perjanjian Pinjaman.

(4) Plafon pinjaman yang diberikan BUMDes untuk sementara antara Rp. 200.000,00 sampai dengan Rp. 2.000.000,00 per anggota Pokmas. Sedangkan Besar plafon pinjaman akan ditingkatkan terus sesuai dengan akumulasi permodalan BUMDes.

(5) Jasa pinjaman ditentukan oleh pengurus dan pengawas BUMDes dengan setelah memperhitungkan biaya, tingkat resiko, tingkat keuntungan.

(6) Apabila terjadi tunggakan angsuran maupun kemacetan pinjaman, akan dikenakan ketentuan Tanggung renteng, demi menjamin pengembalian pinjaman dana BUMDes sesuai dengan prosedur dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan organisasi.

(7) Bagi Pokmas yang menunggak angsuran atau macet pengembalian pinjamannya, tidak dapat diberi pinjaman baru, sebelum melunasi kewajiban pinjamannya kepada BUMDes.

(8) Bagi Pokmas yang dinilai telah melaksanakan kewajiban angsuran pinjamannya ke UPK secara tertib akan diberikan Intensif Pengembalian tepat Waktu (IPTW) berdasarkan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan BUMDes.

(9) Pinjaman kepada Anggota pokmas boleh menggunakan sistim jaminan

Pasal 15

(1) Dana BUMDes dapat digunakan untuk mengembangkan usaha yang dinilai prospektif, menguntungkan dan tidak merugikan lembaga UPK.

(2) Status dana yang digunakan oleh BUMDes untuk pengembangan usaha ditetapkan sebagai dana pinjaman yang harus dikembalikan dalam bentuk setoran keuntungan secara terjamin oleh pengelola unit usaha UPK dan atau berdasarkan perjanjian kerjasama dengan pihak lain.

(3) Bentuk usaha yang dikembangkan usaha antara lain dalam bentuk : [i] pengelolaan unit usaha sendiri [ii] kemitraan bagi hasil.

(4) Unit usaha yang dikelola sendiri oleh BUMDes dapat berbentuk, usaha berbasis pelayanan kebutuhan dasar masyarakat desa/, misalnya perusahaan air minum desa, penyewaan handtracktor, persewaan peralatan perkawinan, kios, pasar desa, waserda dan sebagainya.

(5) Usaha distribusi produk pokmas misalnya : penampungan dan pemasaran komoditas hasil panen, produk barang yang dihasilkan pokmas dan bentuk lainnya.

(6) Dana BUMDes sebagaimana ayat 1 maksimal 20% dari total modal BUMDes.

BAB VIII

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 16

(1) Pembukuan kegiatan operasional usaha dilakukan dengan menggunakan Sistem Pembukuan Keuangan Standar [Akuntansi] sehingga mudah mengetahui perkembangan kondisi keuangan maupun kesehatan UPK sebagai Lembaga Pelayanan Usaha Simpan Pinjam Pedesaan.

(2) UPK juga berkewajiban membina Manajemen usaha dan Pengelolaan Keuangan Pokmas. Pengelolaan Pokmas merupakan satu kesatuan sistem dengan pengelolaan keuangan UPK, terutama dengan pengelolaan dana pinjaman dan tabungan.

(3) Tahun pembukuan dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB IX

SISA HASIL USAHA

Pasal 17

(1) Sisa Hasil Usaha [SHU] adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam satu tahun buku.

(2) Tahun buku UPK adalah tahun kalender.

(3) Pembagian SHU dibagi berdasarkan proporsi:

· 30 % untuk Cadangan Umum

· 15 % untuk Dana Kesejahteraan Pengurus dan Karyawan.

· 10 % untuk Pendidikan, Pembinaan dan Pelatihan.

· 10 % untuk Jasa Pokmas UEP.

· 10 % untuk Dana Pembangunan Desa.

· 25 % untuk Dana Sosial.

· Ketentuan lain-lain akan diatur dalam Anggaran Tumah Tangga (ART)

BAB X

PEMBUBARAN

Pasal 14

(1) Pembubaran BUMDes hanya bisa dilaksanakan melalui Keputusan Musyawarah Anggota. Hasil Musyawarah Anggota ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pembubaran BUMDes.

(2) Kekayaan BUMDes yang telah dibubarkan diserahkan kepada Pemerintahan Desa, sebagai Dana Pembangunan Desa. Akan tetapi bila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara pengurus dan pengawas BUMDes.

Demikian Anggaran dasar ini dibuat dengan sesungguhnya. Apabila terdapat kekeliruan akan dilaksanakan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan yang disepakati.

ANGGARAN DASAR INI DITETAPKAN

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor: __________________________________________

Desa : _______________Kecamatan:___________________________________

Kabupaten : ___________________________________________________________

Ditetapkan di : ___________________________________________________________

Pada tanggal : ___________________________________________________________

MENETAPKAN,

Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa,

_________________________ _________________________

Dicatatkan Pada Lembaran Desa Nomor :

Pada Tanggal :

Pencatat,

Sekretaris Desa

_____________

ANGGARAN RUMAH TANGGA ( ART )”..............”

DESA............... KECAMATAN............... KABUPATEN PACITAN

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Persyaratan BUMDES “..............” meliputi :

1. Anggota BUMDES “................” adalah masyarakat Desa............ Kecamatan............... Kabupaten Pacitan.

2. Merupakan masyarakat Desa............ Kecamatan........... sudah berdomisili sekurang-kurangnya minimal 2 (dua) tahun secara berturut – turut.

3. Jujur dan dapat dipercaya.

4. Bersedia mematuhi Peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Rapat Anggota Tahunan ( RAT ).

BAB II

RAPAT ANGGOTA TAHUNAN ( RAT )

Pasal 2

Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak.

Pasal 3

Pengambilan Keputusan Rapat Anggota berdasarkan 2/3 dari jumlah Anggota seluruhnya yang hadir dan mendapat hak suara.

Pasal 4

Bagi Anggota yang tidak hadir berturut – turut sampai 3 kali baik dalam rapat maupun kegiatan lainnya tanpa alasan yang jelas akan diberi peringatan oleh Ketua BUMDES “..................”.

Pasal 5

(1) Bagi Anggota Kelompok yang sudah diberi peringatan masih tetap tidak disiplin sesuai dengan pasal 4, maka ketua kelompok berhak meminta rapat anggota guna membahas anggota kelompok yang tidak disiplin tersebut.

(2) Apabila Keputusan rapat memutuskan mengeluarkan bagi anggota kelompok yang tidak disiplin sesuai dengan pasal 4 harus diketahui oleh Penasehat.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 6

(1) Setiap anggota mempunyai hak yang sama untuk berbicara menyatakan pendat maupun usulan dalam rapat anggota yang menyangkut kegiatan dari kemajuan BUMDES “................”’

(2) Memilih dan atau dipilih menjadi Pengurus.

(3) Mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota.

(4) Setiap anggota mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan keterangan perkembangan usaha menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar

Pasal 7

(1) Setiap anggota mempunyai kewajiban yang sama untuk menghadiri acara rapat – rapat serta kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh BUMDES “...........”.

(2) Setiap anggota mempunyai kewajiban yang sama dalam menjalankan segala peraturan yang diputuskan dalam rapat.

(3) Setiap anggota mempunyai kewajiban yang sama dalam hal pengembalian hutang yang dimiliki.

(4) Menjaga nama baik BUMDES “.................”

BAB IV

KEUANGAN

Pasal 8

(1) Permodalan BUMDES “.................” berasal dari :

a. Pemerintah Desa.

b. Dana Hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten.

c. Penyertaan modal dari pihak ketiga atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan yang diatur dengan Perjanjian atau MOU.

d. Pinjaman modal yang telah diatus dengan Perjanjian atau MOU.

(2) Pengelolaan BUMDES “.....................” diatur menurut masing-masing Unit Usaha dan dilaporkan ke Pengurus BUMDES “.......................”.

(3) Keuntungan dibagi setiap tahun kepada Pemegang saham BUMDES “................” berdasarkan perbandingkan jumlah saham yang dimiliki.

(4) Biaya Operasional BUMDES “......................"adalah dipergunakan untuk :

a. Bagi Penasehat,

b. Bagi Pengawas,

c. Bagi Pengurus,

d. Bagi Kepala Unit Usaha,

e. Biaya Operasional lain yang ditentukan Pengurus.

(5) Besarnya biaya Operasional kegiatan lembaga ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ).

BAB V

STRUKTUS ORGANISASI

Pasal 9

(1) Struktur Organisasi BUMDES “.........................” adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI BUMDes

RUPS BUMDes

(2) Tugas dan tanggung jawab Pengurus BUMDES “.................” ditetapkan tersendiri dalam Keputusan Kepala Desa.

BAB VI

LAMBANG LEMBAGA

Pasal 10

Lambang BUMDES “.....................” ditetapakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS )

BAB VII

P E N U T U P

Pasal 11

Demikian Anggaran Rumah Tangga ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan akan dilaksanakan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan yang disepakati dan atau pada Rapat Anggota Tahunan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA INI DITETAPKAN

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor: __________________________________________

Desa : _________________Kecamatan:_________________________________

Kabupaten :____________________________________________________________

Ditetapkan di :____________________________________________________________

Pada tanggal :____________________________________________________________

MENETAPKAN,

Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa,

_________________________ ________________________

Dicatatkan Pada Lembaran Desa Nomor :

Pada Tanggal :

Pencatat,

Sekretaris Desa

_____________

vpe16

contoh pembentukan BUMdes

0 Response to "contoh pembentukan BUMdes"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel